Terjadi Sehari Setelahnya, Isu Besar Ini Tertutup Tragedi Pembakaran Bendera Tauhid



Tepat sehari setelah pembakaran bendera Tauhid yang disebut oleh polisi sebagai bendera HTI di Garut, Senin (22/10/18), isu besar ini dibahas di media Nasional dalam talk show berskala besar.




Namun, isu besar ini tertutup. Hampir tak ada yang membicarakan. Padahal, isu besar ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Kisruh Di Balik Defisit BPJS Kesehatan


Isu besar yang tertutup karena viral pembakaran bendera Tauhid ialah kisruh di balik defisit BPJS Kesehatan. Kisruh ini dibongkar oleh dokter ahli bedah, Patrianef dalam diskusi pekanan Indonesia Lawyer Club, Selasa (23/10/18) malam.

"Ada yang aneh yang mesti kita lihat hari ini." kata Patrianef mengawali pembicaraannya. 

Dokter yang kini bekerja di RSCM Jakarta ini menjelaskan 3 jenis penerima BPJS Kesehatan, meliputi rakyat miskin yang ditanggung pemerintah (PBI), aparatur sipir negara meliputi PNS, polri, dan tentara yang juga ditanggung pemerintah dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang membayar iuran secara pribadi melalui rekeningnya.




Iuran PBI yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar 23 ribu rupiah per orang per bulan. ASN juga dibayar oleh pemerintah sebesar 5% dari gaji per bulan. Dari dua aspek penerima BPJS Kesehatan ini, terjadi surplus sebesar 5 triliun.

"Kalau dilihat dari PBI ini, justru surplus loh. Kalau dilihat dari angkanya, PBI ini, iuran yang dibayarkan 25 triliun oleh pemerintah, pemanfaatannya hanya 20 triliun. Ada seliish 4 triliun lebih. ASN, iurannya 13 trilun, pemanfaatannya 12 triliun. Dari dua ini saja, BPJS sudah selisih (mendapatkan surplus) 5 triliun." terang Patrianef.

PBI yang dibayarkan dari pemerintah, menurut Patrianef, lebih dari cukup bahkan mengalami kelebihan. Masalahnya terletak pada PBPU yang nilainya lumayan besar.

"Duit PBI itu cukup, tercover serta surplus. Defisitnya ada pada PBPU, pekerja bukan penerima upah." lanjutnya menjelaskan.

Patrianef menjelaskan, BPJS Kesehatan seharusnya mengejar uang dari peserta PBPU yang nilainya lumayan besar sehingga bisa menutupi defisit keuangan. Sayangnya, kejadian ini sudah berlangsung empat tahun.




BPJS Kesehatan, menurut Patrianef, gagal mengelola keuangan karena tidak bisa menarik iuran dari peserta PBPU yang dibayarkan melalui rekening pengguna.

"Dari 200 juta peserta, 170 juta peserta itu gak perlu berburu. PBI, terima duit dari pemerintah. BPJS gagal. Selalu disembunyikan oleh BPJS. Gagal memungut iuran dari peserta PBPU." tegasnya.

Jika BPJS Kesehatan berhasil menarik iuran dari PBPU, jumlah dana yang diterima menurut Patrianef sekitar 3,5 triliun.

Patrianef mengaku prihatin, karena kisruh BPJS Kesehatan ini berdampak pada rakyat miskin yang menjadi korban, baik dalam pelayanan maupun pengurangan fasilitas. 

"Berlarut-larut sudah 4 tahun, (PBPU) gagal dipungut (iurannya) oleh BPJS. Jangan masyarakat kita korbankan. Jangan rakyat kita korbankan." pungkasnya. [Tarbawia]

Tarbawia
Bijak Bermedia, Hati Bahagia

Bergabung Untuk Dapatkan Berita/Artikel Terbaru:


Info Donasi/Iklan:

085691479667 (WA)
081391871737 (Telegram)



Diberdayakan oleh Blogger.