Kepala BPIP Sebut Konstitusi di Atas Kitab Suci, MUI Bekasi: Sekuler, Liberal, Sesat!

- Februari 15, 2020

tarbawia.net - Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang Kota Bekasi, Ustadz Wildan Hasan menanggapi dengan tegas pernyataan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi bahwa konstitusi di atas kitab suci.

Secara panjang lebar, Ustadz Wildan membuka kedok pemikiran Yudian yang mengarah ke sekuler, liberal, bahkan berpeluang menyesatkan.

Himbauan Kepala BPIP itu khas pemikiran sekular dan liberal. Bahwa agama adalah sakral dan dunia profan. Yang sakral jangan dipakai untuk perkara yang profan. Jika dipakai dan dicampur yang sakral itu akan rusak dan kotor. Agama harus dijaga dan dilindungi dari kekotoran dunia. Jadi untuk urusan politik, ekonomi dan lainnya agama tidak perlu ikut campur. Pisahkan agama dari politik, dari ekonomi juga aspek lainnya. Agama urusan pribadi, tidak boleh masuk ke wilayah politik dll. Begitulah dalihnya. Intinya jangan pakai, pinggirkan dan bahkan hapus agama dari kehidupan.

Himbauan Kepala BPIP ini menyesatkan. Umat jelas panduannya sebagai muslim adalah agamanya dengan berpedoman kepada Al Qur'an dan Sunnah. Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada-Nya, taat kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpinnya (yang menyusun dan menetapkan konstitusi selama pemimpin dan konstitusi tersebut taat dan berasas kepada Allah dan Rasul-Nya). Jadi ketaatan umat Islam kepada pemimpin/pemerintah bersyarat. Yakni selama pemerintah taat kepada Allah dan Rasulullah. Begitupula dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam bisa dan harus berpedoman kepada konstitusi negara sebagai konsensus dalam kehidupan berbangsa, selama konstitusi tersebut tidak bertentangan dengan agama. Karena agama dan kitab suci jelas di atas konstitusi negara. Secara teknis dan praktikal tentu saja umat mengikuti konstitusi atau aturan negara. Tapi spirit, nilai dan konsep konstitusi harus sejalan dengan Kitab Suci. Jadi tetaplah Kitab Suci di atas Konstitusi.

Himbauan Yudian itu justru merendahkan agama. Karena dalam wacana sekularisme, pernyataan tersebut dalam rangka memisahkan urusan agama dengan dunia. Meminggirkan agama dari kehidupan dan membuat agama tidak penting untuk mengatur urusan berbangsa dan bernegara. Kemudian, kitab suci dan konstitusi dunia bukan untuk dipadukan. Kitab suci berperan memandu konstitusi agar aturan berbangsa dan bernegara tidak bertentangan dengan konsep dan aturan Ilahi. Konstitusi bertugas menyerap dan mengambil nilai dari kitab suci sebagai asas dan pedoman. Selanjutnya terkait konsensus dan ijma', konsensus atau ijma' itu tidak boleh dalam perkara Kitab Suci. Kitab suci posisinya untuk wajib ditaati. Bukan untuk disepakati atau tidak. Oleh karena itu dalam menyusun konstitusi harus sepakat mengambil nilai dan aturan dari Kitab Suci yang tidak mungkin salah. Sementara kesepakatan manusia dalam menyusun konstitusi masih sangat mungkin salah, merusak dan merugikan. Untuk itulah kenapa harus berpedoman kepada kitab suci.

Yudian keliru. Hukum Tuhan tertinggi untuk mengatur kehidupan sosial politik jelas kitab suci. Al Qur'an Hadits adalah sumber hukum dalam perkara apapun. Menentukan hukum tidak harus melalui konsensus atau ijma semata. Setiap pemerintahan atau hakim berhak menentukan hukum atas suatu kasus dengan berpedoman kepada Al Qur'an, Hadits, Ijma' sahabat dan lainnya selama melalui prosedur yang benar. Jadi tidak bisa dibenarkan Hukum Tuhan digeser dengan dalih konsensus. Padahal konsensus manusia lemah dan rentan kekeliruan bila tanpa bimbingan Hukum Tuhan.


Perkara teknis berangkat ibadah haji memang tidak perlu diatur oleh Kitab Suci. Bukan itu fungsi dari Kitab Suci. Selama ini juga hal tersebut tidak ada masalah. Kenapa dijadikan contoh? Yang bermasalah dari pernyataan Yudian adalah dikotomi antara Kitab Suci dan konstitusi. Bukan ajaran agama dan teknis pelaksanaannya. Di sinilah letak kekacauan berfikir Yudian.

Anugerah terbesar Allah di abad 20 kepada Indonesia adalah Umat Islam bukan Pancasila. Umat Islam dengan Kitab suci dan jihadnya yang dengan spirit dan perjuangannya memerdekakan negeri ini dari penjajahan. Pancasila berharga dan bernilai sebagai falsafah negara yang harus kita hormati hasil konsensus para founding fathers yang sebagian perumusnya adalah para ulama sendiri. Tapi bukan Pancasila yang memerdekakan negeri ini dan mendirikan Republik ini. Republik ini berdiri hasil daya upaya seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam; Para Ulama, Kyai, Santri dan lainnya yang mengobarkan semangat jihad fi sabilillah melawan dan mengusir penjajah. Maaf, saya sungguh heran kenapa Profesor ini bisa tuna sejarah dan gagal paham sejarah.

Pengetahuan dan pemahaman sejarah Yudian amat kacau. Persatuan dan gerakan nasional sblm kemerdekaan tidak dimulai dari sumpah pemuda. Sebagai salah satu momentum boleh saja dikatakan demikian. Bahkan sumpah pemuda tidak akan bisa terwujud tanpa upaya dan sokongan dari para pemuda Islam saat itu. Semangat nasionalisme (bukan nasionalisme sempit) sudah digelorakan dan dijalankan jauh sekali sebelum sumpah pemuda, yakni sejak SDI dan SI berdiri. Bahkan semangat persatuan itu sejak awal sekali tumbuh ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka tatkala rakyat nusantara memeluk Islam. Karena Islam mengajarkan persatuan, cinta tanah air dan anti penjajahan. Bacalah lagi sejarah yang benar Prof. Pahami dengan akal yang sehat dan hati bersih. Jangan kufur nikmat. Takutlah kepada Allah!


Wildan Hasan
Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang MUI Kota Bekasi, Ketua MIUMI Kota Bekasi, Dewan Tafkir PP PERSIS, Ketua 1 PD PERSIS Kota Bekasi, Waketum Pemuda Dewan Dakwah Pusat, Pengurus DDII Kota Bekasi, Peneliti An Nahla Institute, dll
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search