Diam Salah, Demo Salah

Diam Salah, Demo Salah

Oleh: Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Lima tahun mahasiswa tak terdengar suaranya. Sibuk di ruang kelas untuk belajar. Demi masa depan, katanya. Agar saat lulus nanti dapat pekerjaan yang bagus. Pragmatis, begitu orang menyebutnya. Lalu, apa bedanya dengan anak SMK? Bully emak-emak yang rajin demo.

Kabar tak sedap muncul. Mahasiswa terbeli, kata pembawa berita. 200 juta perbulan untuk satu komunitas. Wuih... Ada yang bilang dapat anggaran sekian miliar perbulan. Entah benar atau tidak kabar itu. Yang pasti, diamnya mahasiswa di tengah bangsa yang sedang dalam keadaan sakit dianggap aneh. Ada sekitar 700 petugas pemilu meninggal. Pers bungkam. Listrik dan BBM naik. Macam-macam masalah mengepung negeri ini. Tapi, mahasiswa tetap berada di ruang kelas. Tertutup rapat, sehingga semua masalah itu tak terdengar.

Beda dengan mahasiswa-mahasiswa angkatan sebelumnya. Sebut saja angkatan 66, 98 atau 2002. Di masa SBY pun, dengar BBM naik, mahasiswa bawa kerbau kedepan istana. Sekarang? Rakyat tak melihat itu semua.

Beberapa hari ini cuaca mulai berubah. Isu revisi UU yang mendapatkan pemanasannya melalui kerusuhan Papua, pembakaran hutan dan kenaikan BPJS, nampaknya telah membuat mahasiswa bangun. Mungkin ruang kelas sudah penuh asap. Atau sang ayah sudah merasa kesulitan untuk membayarkan uang kuliahnya. Bahasa yang lebih etis: mahasiswa sudah mulai sadar akan statusnya sebagai agent oh change. Bahasanya ketinggian ya?

Setelah RUU KPK disahkan jadi UU, mahasiswa bergerak. Seluruh mahasiswa di Indonesia keluar dari ruangan dan turun ke jalan. Tuntut batalkan UU KPK yang baru disahkan. Tidak hanya itu, batalkan juga rencana mengesahkan RUU PKS dan KUHP. Ada juga yang menuntut lengserkan Jokowi. Sangat beragam.

Melihat beragamnya tuntutan itu, apakah berarti mahasiswa terbelah? Tidak! Yang terbelah adalah para elit politik yang berupaya masuk dan memanfaatkan demonstrasi mahasiswa.

Dari zaman dulu, selalu ada penumpang gelap yang memanfaatkan demonstrasi mahasiswa. Dimanapun dan kapanpun. Apakah berarti mahasiswa telah kehilangan jati diri lalu rela menjual idelaismenya? Tidak juga!

Berbagai tulisan dan komentar bermunculan di medsos: bahwa demonstrasi mahasiswa mencurigakan. Tak sedikit yang menuduh bahwa demonstrasi mahasiswa tidak murni lagi. Ada sutradara di belakang layar. Mahasiswa hanya sebagai alat belaka. Oh ya? Mungkin ada. Atau malah pasti ada. Tapi itu sekelompok kecil mahasiswa yang kerjanya demo untuk cari recehan. Dulu saya juga punya beberapa teman kuliah yang kerjanya seperti itu. Tapi, jumlahnya sangat kecil.

Bagi mantan aktifis, tuduhan bahwa demonstrasi mahasiswa tak murni lagi dan untuk kepentingan kelompok tertentu, itu sungguh menyakitkan. Meski ada, tapi itu adalah oknum yang oleh mahasiswa sendiri tidak dikehendaki.

Diam dihujat, demo dianggap punya kepentingan. Serba salah. Maju kena, mundur kena. Kayak film Warkop aja. Padahal masalahnya karena orang-orang itu tak siap berbagi suara dengan mahasiswa.

Selain pers, mimbar bebas mahasiswa adalah bagian penting dari pondasi sebuah demokrasi. Mestinya mereka diberi lahan yang subur agar demokrasi bersemai indah di negeri ini. Demonstrasi adalah mimbar bebas yang mesti mendapatkan ruang yang kondusif untuk melatih mahasiswa peduli akan bangsanya.

Tapi demonya rusuh. Mahasiswa jadi korban. Sejumlah fasilitas negara juga rusak. Kita sepakat semua ini tak kita inginkan. Salah mahasiswakah? Mungkin iya. Tapi, hanya menyalahkan mahasiswa saja itu tak bijak. Dimana aparat? Begaimana persuasi mereka untuk menjaga demonstrasi? Bagaimana dengan para pelaku ketidakadilan? Merekalah biang kerok semua masalah, yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap semua ini. Tidak membebankan kesalahan, apalagi tuduhan bodoh atau dungu kepada mahasiswa.

Jakarta, 24/9/2019