Jakarta -- Duta Maritim Indonesia melakukan audiensi dengan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mataliti. Audiensi yang difasilitasi Aspeksindo ini dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (12/8/22).
Dalam kesempatan tersebut, Duta Maritim Provinsi Nusa Tenggara Timur, Raina Aaqilah Lazmi menyampaikan persoalan seputar Rancangan Undang-undang Kelautan, Kepulauan, dan Pesisir. Raina secara khusus menyampaikan salah satu proses perizinan yang harus melalui Pemerintah Provinsi. Raina berpendapat, untuk memudahkan sebaiknya perizinan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
Menanggapi hal tersebut, La Nyalla menyampaikan, pihaknya terus melaksanakan percepatan RUU tersebut. Namun pihaknya berpendapat, terkait RUU ini, DPD RI harus terus melakukan komunikasi dengan DPR RI sebagai pihak yang mengesahkan.
"RUU sudah ingin disahkan, hanya saja RUU macet ditarik oleh DPR sudah sejak 2017. Tapi, percepatan pengesahan tersebut masih terus diusahakan oleh DPD. Perizinan RUU harus menunggu keputusan dari pusat. Saya tidak bisa berjanji pada kalian," kata La Nyalla.
"Sebagai anak bangsa generasi selanjutnya, maka berikan suaramu pada negara. Saya cuma bisa menulis suara kalian untuk diberikan kepada DPR. Semoga suara kalian didengar," pungkasnya. []
EmoticonEmoticon